Belanja Pemda dalam Kerangka Kebijakan Fiskal belum Mampu Meningkatkan Kesejahteraan
Dari beberapa temuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ternyata belanja pemerintah daerah dalam kerangka kebijakan fiskal belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian terdapat beberapa solusi strategis untuk mengatasi masalah ini.
Yang pertama, harus ditingkatkan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menghindari mismatch pada pengelolaan APBD.
Yang kedua adalah penerapan mekanisme insentif dan disinsentif bagi pencapaian pengelolaan fiskal, agar menjadi stimulus bagi daerah meningkatan kinerja pengelolaan APBD nya.
Baca Juga:
Ingin Proyek Infrastruktur Lebih Efisien, Presiden RI Prabowo Subianto: Swasta Silakan Bergerak
Kasus Dugaan Penambangan Emas Tanpa Izin, Komisi Yudisial Tanggapi Vonis Bebas WNA Tiongkok
Bayarkan Dividen Interim Sebesar Rp20,33 Triliun, BRI Setor Rp10,88 Triliun ke Negara
Yang ketiga adalah membentuk unit kerja khusus yang secara teknis memahami detail program kerja yang dibiayai oleh belanja negara, sehingga dapat memberikan outcome yang sesuai dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Yang keempat adalah melakukan efisiensi pada overhead cost yang sebenarnya tidak perlu, seperti efisiensi belanja pegawai.
Dan yang kelima adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia agar pengelolaan fiskal daerah dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
Dengan demikian, peran pemerintah untuk mengoptimalan masyarakat madani pun dapat segera diwujudkan.
(Muhammad Fadli Hanafi, S.E., MM, Konsultan Natural Resource Governance Institute (NRGI) Jakarta, dan Kepada Departemen Bidang Pelatihan dan Sumber Daya Manusia Bakornas LEMI Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
Baca Juga:
Alokasi APBN Sebesar Rp145 Trliun akan Sia-sia Jika Bulog Serap Gabah Petani di Bawah HPP Rp6.500
