Desentralisasi Fiskal dan Ekonomi Indonesia

Sejatinya Kesenjangan Sosial di Indonesia Masih cukup Tinggi

Data DJPK (2017) menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi yang ada di Pulai Sulawesi mencapai 8,66% selama rentang periode 2007 hingga 2016 (BPS, 2017).

Sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa-Bali pada rentang periode 2007 hingga 2016 berkisar 6,06% (BPS, 2017). Rata-rata pertumbuhan ekonomi yang paling lambat pada rentang periode 2007 hingga 2016 berada di Pulau Kalimantan sebesar 5,10% (BPS, 2017).

Namun demikian, tingginya pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi ditengarai tidak begitu infklusif, yang diindikasikan masih tingginya kemiskinan yang ada pada provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi.

Data dari DJPK Kementerian Keuangan (2018) menunjukkan bahwa Pulau Sulawesi menempati urutan kedua tertinggi setelah Regional Nusa Tenggara-Maluku-Papua dalam hal kemiskinan. Rata-rata angka kemiskinan di Pulau Sulawesi pada rentang periode 2007 hingga 2016 mencapai 14,54%, di bawah Regional Nusa Tenggara-Maluku-Papua yang mencapai 22,63% (BPS, 2017).

Pulau Jawa-Bali menempati urutan keempat dengan rata-rata sebesar 10,39% (BPS, 2017). Yang menarik justru adalah kemiskinan paling rendan pada rentang periode 2007 hingga 2016 justru terdapat di Pulau Kalimantan dengan rata-rata sebesar 7,20%, di saat ternyata pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan berjalan paling lambat jika dibandingkan dengan pulau-pulau lain di Indonesia.

Jika dikaitkan dengan kebijakan desentralisasi fiskal, hal ini mengindikasikan bahwa ternyata kualitas belanja pemerintah daerah belum menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan.
Selanjutnya adalah tinjauan kepada aspek kesejahteraan manusia di Indonesia berkenaan dengan kebijaakan desentralisasi termaksud.

BACA SELANJUTNYA : Sejatinya Kesenjangan Sosial di Indonesia Masih cukup Tinggi

Halaman : 1 2 3 4 5 6 Selanjutnya