RIAU

Pusat Sebaiknya Perluas Wewenang Pemda Kelola Pajak

Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ing Iskandarsyah.

Infofinansial.com, Tanjungpinang – Pemerintah pusat sebaiknya memperluas wewenang pemerintah daerah dalam mengelola pajak sebagai salah satu sumber pendapatan, kata anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ing Iskandarsyah, di Tanjungpinang, Senin (13/8/2018).

“Kondisi sekarang Pemerintah Kepri ‘tersandera’ dengan regulasi yang membatasinya dalam menarik pajak. Kepri membutuhkan anggaran yang besar dalam membangun pulau-pulau dan mensejahterakan masyarakat,” ujar Iskandarsyah, yang juga Ketua Fraksi Keadilan Sejatera-PPP.

Iskandar menilai wajar jika kontribusi pajak terhadap APBD Kepri 2018 hanya 33 persen, karena keterbatasan dalam menarik dan mengelola pajak. Sementara APBD Kepri pada 2018 sebesar Rp3,5 triliun.

Regulasi pajak membuat Pemprov Kepri tidak dapat mengandalkan sektor lain selain menarik pajak dari pemilik kendaraan roda dua dan empat.

“Kondisi ini yang membuat Kepri bergantung dengan pusat,” katanya.

Sumber pendapatan yang kecil membuat pemda tidak dapat melakukan banyak hal, padahal Kepri terdiri dari ribuan pulau dan 96 persen lautan. Seharusnya, menurut dia, Kepri diberi kesempatan untuk menarik pajak dari sektor kemaritiman sebagai realisasi dari otonomi daerah. Saat ini, Kepri diberi hak untuk mengelola laut 0-12 mil, namun regulasi teknis untuk mengelola laut belum ada.

Sementara pengelolaan pelabuhan sejak dahulu sampai sekarang diberikan pada PT Pelindo. “Kepri itu beranda Indonesia, yang seharusnya lebih diperhatikan pemerintah pusat. Kepri tidak mungkin dapat membangun wilayahnya dan mensejahterakan masyarakat jika kondisinya masih seperti ini. Itu disebabkan Kepri membutuhman anggaran yang besar untuk menghias diri,” katanya.

Di sisi lain, Iskandarsyah juga mengritik Pemerintah Kepri, yang seharusnya menggunakan anggaran secara efisien dan optimal. Anggaran yang kecil semestinya dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat.

“Sudah tahu pendapatan daerah kecil, seharusnya digunakan untuk hal-hal yang penting, bukan sebaliknya. Kami masih menemukan cukup banyak kegiatan serimonial,” ucapnya.

Terkait pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi, Iskandarsyah mengemukakan, pemerintah pusat juga seharusnya memberi wewenang yang besar bagi daerah untuk menarik retribusi, terutama dalam mengelola sektor kemaritiman.

“Kami ingin pusat, provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota bersinergi, bahu-membahu membangun daerah. Ini akan mempercepat target pemerintah menciptakan Indonesia yang maju dan sejahtera,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kepri, Reni Yusneli menyatakan berpendapat, kontribusi PAD terhadap APBD Kepri 2018 cukup baik bila dibanding provinsi lainnya, meski harus tetap ditingkatkan.

“Contohnya, kalau dibanding Yogyakarta, kontribusi PAD Kepri terhadap APBD lumayan, cukup baik,” ujarnya.

Ia menjelaskan APBD Kepri tahun 2018 sebesar Rp3,5 triliun. PAD Kepri berasal dari pajak, retribusi dan pendapatan lainnya yang sah.

Pemerintah Kepri, kata dia, tidak dapat berbuat banyak untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Hal itu disebabkan hak pemerintah daerah dalam menarik pajak sudah diatur dalam peraturan pemerintah.

Pemerintah pusat hanya memberi lima kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk menarik pajak yakni pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Sampai sekarang pajak yang berhubungan dengan kendaraan bermotor masih menjadi andalan. Hal itu disebabkan pemerintah tidak mungkin menarik pajak air permukaan karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sementara pajak rokok, kata dia, diatur oleh pemerintah pusat. Berapa pun anggaran yang disalurkan pemerintah pusat dari pajak rokok, diterima pemda.

“Kalau pajak kendaraan, bukan semata-mata untuk Pemprov Kepri, melainkan dibagi kepada pemerintah kabupaten dan kota,” ucapnya. (Nik)

KONTAK REDAKSI

Media Infofinansial.com menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : Infofinansialcom@gmail.com dan redaksi@Infofinansial.com atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top